VISI MISI
Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate periode tahun 2021- 2026 adalah:
“MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN” - TERNATE ANDALAN -
MISI
Secara umum, Misi dapat dirumuskan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi, juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (the choosen track) bagi pemerintah Kota Ternate, dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat dari setiap hasil pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, terdapat 8 (delapan) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat sebagai berikut:
1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Ekstraktif dan Responsif.
3. Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
4. Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan Lokal (Adat seatorang).
5. Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi.
6. Setiap Warga Masyarakat Memiliki Kedudukan Yang Sama Dimata Hukum Dan Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
7. Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu.
8. Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial.
Dengan penjabaran sebagai berikut :
Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
Upaya pengembangan ekonomi daerah menjadi proses pembangunan yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tepat sasaran serta bertujuan untuk membuka keterisolasian. Kota Ternate, hingga saat ini masih adanya pertumbuhan yang tidak seimbang karena masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan dan konsentrasi sentra perdagangan hanya berada di pusat kota. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, tingkat pengendalian inflasi yang masih belum berkualitas dan adanya potensi ekonomi kreatif yang belum diberdayakan. Namun dalam beberapa kasus tujuan pembangunan yang demikian mulia, tidak dapat terealisasi secara optimal. Hasil pembangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya berbagai kendala, diantaranya kendala geografi, kendala transportasi, kendala budaya kerja dan etos kerja, kendala perencanaan dan penganggaran, serta kendala-kendala sosial lainnya. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan antar kawasan yang seimbang; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengoptimalkan pengendalian laju inflasi, dengan sasaran terciptanya keseimbangan
pertumbuhan antar wilayah; meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan optimalnya pengendalian inflasi.
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif
Tata kelola pemerintahan yang ekstratif dan responsif menjadi bagian yang paling terpenting dalam mengarahkan kebijakan yang terintegritas. Selama ini, Kota Ternate masih belum mengoptimalkan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, masih adanya budaya yang patrimonialisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dan belum efektifnya pengelolaan keungan daerah yang berbasis kinerja. Misi ini bertujuan untuk menghilangkan budaya patrimonialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja; dan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik; optimalnya implementasi manajemen ASN; meningkatnya akuntabilitas kinerja; optimalnya penerapan zona integritas; meningkatnya akuntabilitas keuangan dan meningkatnya akuntabilitas pendapatan daerah.
Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
Untuk mencapai Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan, maka salah satu hal yang harus diupayakan peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selama ini, kinerja birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme yang masih kuat yang mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorentasi pada kekuasaan daripada pelayanan. Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuanTeknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religious. Dalam hal pelayanan kesehatan upaya peningkatan kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi juga menjadi perhatian utama, antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu, Pemerintah Kota Ternate akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Ternate melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan publik. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pelayanan publik, dengan sasaran optimalnya kualitas pelayanan publik (smart governance); meningkatnya mutu pendidikan kota ternate; optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan, serta optimalnya capaian keluarga sehat.
Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan Lokal (Adat Se-Atorang).
Kota Ternate sebagai kota yang heterogen, dari perbedaan agama, etnis dan budaya. Hingga kini, Kota Ternate belum secara menyeluruh mengoptimalkan dan menumbuhkembangkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya yang ada. Kota Ternate juga menjadi anggota jejaring kota kreatif nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan juga dapat memberikan kontribusi, apabila di kolaborasikan pada potensi kearifan lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Ternate berbasis lokal. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Dan jika ditelaah lebih jauh lagi, Kota Ternate harus tetap dapat merawat dan menjaga nilai-nilai kultur Ternate adat se-atorang dalam interaksi sosial masyarakat dan lembaga Misi ini bertujuan untuk menyediakan lembaga dan informasi kearsipan sejarah, sosial dan budaya, dengan sasaran optimalnya peran lembaga sosial budaya, meningkatnya intensitas event seni dan budaya yang diselenggarakan dan optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga.
Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi.
Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam jumlah yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dampak positif yang paling penting dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah masuknya investor untuk berinvestasi di Kota Ternate, yang berdampak pada penurunan angka pengangguran dan adanya kesempatan berekonomi, sehingga upaya memberikan hak untuk masyarakat kota dalam berekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. maka pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan akan ditingkat dan disebar secara merata, adil dan proporsional. Misi ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyediakan sarana dan prasarana sektor informal, dengan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal.
Setiap Warga Masyarakat Memiliki Kedudukan Yang Sama Dimata Hukum Dan Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
Pemerintah dan masyarakat Kota Ternate, secara saat ini dihadapkan pada pemenuhan layanan masyarakat. Konsitensi pelayanan sebagai norma dari sebuah kebijakan pemerintahan daerah. Semua warga Kota harus mendapatkan pelayanan yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang. Hingga kini, Kota Ternate dan belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang hak pelayanannya, mendapatkan pelayanan terhadap daya dukung lingkungan yang asri, serta belum mengoptimalkan pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Ternate, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak banjir yang diakibatkan drainase lingkungan yang kurang memadai dan tata kelola sampah perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masingmasing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh. Misi ini bertujuan untuk memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh; optimalnya tutupan lahan; optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; optimalnya cakupan layanan air bersih; optimalnya cakupan layanan sampah perkotaan; optimalnya penataan sistem drainase dan optimalnya layanan transporasi perkotaan. Selain itu, pelayanan hukum atas penerapan Perda Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2016 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu.
Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Kota Ternate hingga kini belum secara utuh mengoptimalisasi perlindungan hak bagi masyarakat yang kurang mampu, serta belum memaksimalkan pemetaan terhadap mitigasi kerawanan bencana alam hingga bencana non alam. Misi ini bertujuan untuk melaksanakan tanggap darurat kerawanan bencana; melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan melakukan penanganan dan penanggulangan dampak covid-19, dengan sasaran optimalnya mitigasi dan tanggap darurat bencana serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait; optimalnya pemantauan resiko bencana dan penetapan sistem peringatan dini; optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan kebencanaan dan kawasan rawan bencana; optimalnya penanganan covid-19; optimalnya penanganan kemiskinan dan optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat.
Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial.
Sejatinya, Heterogenitas Kota menjadi nilai tersendiri jika dioptimalkannya norma masyarakat. Jika potenesi nilai tersebut terabaikan, maka potensi konflik akan menjadi masalah bagi penghidupan masyarakat kota kedepannya. Selain itu, Kota Ternate hingga kini belum mengoptimalkan secara efektif terkait dengan pengarustamaan gender, hak anak, dan kota ramah terhadap disabilitas. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya yang ada di kota Ternate, dengan sasaran optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial; optimalnya pengarustamaan gender dan hak anak dan optimalnya kota inklusif ramah disabilitas.
Misi pembangunan Kota Ternate bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kunci dari sebuah kesuksesan misi pembangunan ialah kolaborasi pada setiap PD. Selain itu, pentingnya konsep Pentahelix antara pemerintah, swasta dan masyarakat
serta stakeholder lainnya, yang bertujuan mendukung secara optimal program-program yang populis dan inklusif sebagai bentuk pembangunan kualitas SDM, dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi di Kota Ternate.
